CIREBONINSIGHT – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat evaluasi program percepatan penurunan stunting dengan menitikberatkan pada intervensi yang tepat sasaran, pemutakhiran data, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, serta optimalisasi peran posyandu.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon Semester I Tahun 2026 di Bapperida Kota Cirebon, Kamis (13/8/2026).
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mengatakan stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan pertumbuhan fisik anak. Menurutnya, stunting menyangkut kualitas generasi Kota Cirebon sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Stunting bukan sekadar urusan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Lebih dari itu, ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas, kecerdasan, dan produktivitas generasi Kota Cirebon di masa depan,” ujar Siti Farida.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial maupun hanya berorientasi pada pelaksanaan program. Kolaborasi antara perangkat daerah, fasilitas kesehatan, kecamatan, kelurahan, kader, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu diperkuat.
Rakor TPPS, lanjutnya, menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama Semester I 2026 sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Pemkot Cirebon sendiri menargetkan prevalensi stunting pada 2026 dapat ditekan menjadi 13,05 persen.
“Untuk mengamankan target 13,05 persen di tahun ini, kita tidak bisa bekerja dengan cara-cara biasa,” katanya.
Menurut Siti Farida, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya mencapai target tersebut. Pertama, memastikan intervensi diberikan secara tepat sasaran, khususnya kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita yang berisiko mengalami stunting.
Kedua, pemutakhiran data harus terus dilakukan agar kebijakan dan intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Selain itu, peran posyandu, kader, puskesmas, hingga pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan dan pendampingan keluarga perlu semakin dioptimalkan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor karena persoalan stunting berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari sanitasi, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, pendidikan, hingga pola asuh.
“Kolaborasi harus menjadi kerja nyata, bukan sekadar slogan di atas kertas,” tegasnya.
Siti Farida menambahkan, keberhasilan penanganan stunting tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan maupun serapan anggaran. Setiap program yang dijalankan harus memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
“Setiap anak di Kota Cirebon berhak tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan terbaik untuk meraih masa depan. Tugas kita adalah menjamin hak tersebut,” tuturnya.
Prevalensi Semester I Capai 14,13 Persen
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, Sutikno, menyampaikan hasil pemantauan pertumbuhan balita di posyandu yang dilakukan secara rutin setiap bulan.
Berdasarkan data yang diolah melalui aplikasi SIGizi Kesga, prevalensi stunting Kota Cirebon pada Semester I 2026 tercatat sebesar 14,13 persen.
Angka tersebut masih menjadi perhatian karena berada di atas target yang ditetapkan. Karena itu, percepatan intervensi terhadap sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan stunting perlu terus dilakukan.
Salah satu perhatian utama adalah pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC). Sutikno mengingatkan agar ibu hamil secara rutin memeriksakan kondisi kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas yang menyediakan layanan secara gratis.
Pemeriksaan kehamilan perlu dilakukan secara rutin dengan minimal enam kali kunjungan sesuai ketentuan pelayanan kesehatan yang disampaikan dalam rakor.
“Angka ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana ibu-ibu hamil bisa memeriksakan kesehatan di layanan kesehatan, baik yang ada di puskesmas,” jelas Sutikno.
Selain ANC, imunisasi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Terlebih pada Agustus ini berlangsung Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
Sutikno mengajak seluruh pihak, termasuk media, ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi agar anak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.
Menurutnya, kehadiran sasaran di posyandu juga harus terus ditingkatkan. Pemantauan pertumbuhan secara rutin diperlukan agar kondisi balita dapat diketahui sejak dini sehingga intervensi dapat segera diberikan apabila ditemukan masalah.
Di sisi lain, Sutikno mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui program yang menyasar tiga kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program tersebut telah diintegrasikan dengan sasaran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dikoordinasikan pelaksanaannya di daerah.
“Harapan kita ke depan stunting bisa dicegah. Dari para remaja bagaimana mengonsumsi tablet tambah darah. Begitu juga dari ibu hamil yang memeriksakan kesehatan dan memperhatikan asupan gizi,” pungkasnya.(Hasan/CirebonInsight)
