Cireboninsight ||| Kota Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon terus melangkah menata wajah kota agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu upaya konkret yang dilakukan yakni penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila dan Kalibaru yang selama ini dipenuhi bangunan pedagang kaki lima (PKL). Seluruh bangunan PKL di kawasan tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan sekaligus mendukung program normalisasi Sungai Sukalila. Ke depan, kawasan bantaran sungai tersebut direncanakan akan dibangun pedestrian, pemagaran, serta taman yang difungsikan sebagai ruang publik bagi warga Kota Cirebon.
Penertiban PKL dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (15/12/2025). Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif berkat pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah melalui sosialisasi dan imbauan secara bertahap.
Sejak jauh hari, Pemerintah Kota Cirebon telah melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada para pedagang. Hasilnya, sebagian besar PKL membongkar lapaknya secara mandiri sebelum petugas turun ke lapangan. Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, ratusan personel gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Linmas, dan Dinas Perhubungan diterjunkan.
Selama proses penertiban, sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sungai Sukalila dan Kalibaru ditutup sementara guna mendukung mobilitas alat berat serta mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Pemerintah juga memastikan aktivitas warga tetap terlayani melalui pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi kepada para pedagang yang telah bersikap kooperatif dan mendukung program pemerintah.
“Alhamdulillah, pedagang bisa membongkar secara mandiri. Terima kasih atas kerja samanya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Cirebon tidak menelantarkan para pedagang yang terdampak penertiban. Sejumlah PKL telah menempati lokasi baru yang disiapkan pemerintah, salah satunya di kawasan Pusat Grosir Cirebon (PGC).
“Memang di awal perpindahan mungkin masih sepi, tetapi kalau sudah ada peminatnya pasti akan ramai lagi. Saya berdoa semoga rezeki para pedagang di tempat baru semakin bertambah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pihaknya terus membuka ruang dialog dengan para pedagang selama proses penertiban dan penataan kawasan.
“Kami menerima aspirasi dari pedagang bunga di Kalibaru Utara. Dari 44 pedagang, ketua dan perwakilannya menyampaikan keinginan relokasi di tempat terbuka dengan space yang representatif,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Cirebon telah menawarkan relokasi di kawasan Pusat Grosir Cirebon (PGC). Namun, sebagian pedagang bunga menginginkan lokasi di area terbuka. Sebagai alternatif, pemerintah menawarkan lokasi di belakang Terminal Harjamukti yang teknis pengaturannya akan dikoordinasikan melalui ketua paguyuban.
“Kami memfasilitasi tempat dan pengangkutan ke lokasi. Pedagang di sini sudah ikonik, kami yakin pelanggan akan mencari meskipun dipindahkan. Tugas kami mendukung, membantu promosi, dan memberikan informasi terkait relokasi agar kawasan baru bisa cepat ramai,” katanya.
Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Edi Siswoyo, menjelaskan penertiban dilakukan di kawasan Sukalila Utara dan Selatan serta Kalibaru Utara dan Selatan. Fokus kegiatan hari itu adalah pembongkaran bangunan yang masih tersisa dan ditargetkan selesai dalam satu hari.
“Setelah itu, dua hingga tiga hari ke depan dilakukan pembenahan dan pengangkutan material,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berkolaborasi dengan berbagai instansi dan menurunkan empat unit ekskavator, terdiri dari dua ekskavator besar milik BBWS Cimanuk–Cisanggarung dan dua ekskavator kecil dari Dinas Pekerjaan Umum.
“Kami juga membantu pengangkutan barang dagangan pedagang ke rumah atau lokasi usaha baru. Sementara material bangunan seperti kayu dibuang ke TPA Kopiluhur,” tambahnya.
Dukungan terhadap kebijakan penataan kawasan bantaran sungai juga datang dari masyarakat. Ketua RW 3 Pagongan, Kaelani, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah.
“Kami mendukung penataan kota. Untuk keindahan dan keteraturan kota, tentu ini hal yang baik,” ujarnya.
Salah satu pedagang seafood, Via, mengaku telah membongkar lapaknya secara mandiri setelah menerima surat peringatan dari pemerintah.
“Saya sudah berjualan tiga tahun di sini. Karena sebelumnya sudah ada surat peringatan, kami bongkar sendiri. Kami mendukung program pemerintah agar penataan kota dan sungai ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya. (***)
