CIREBONINSIGHT – Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan budidaya ikan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Kalitanjung dan kawasan UPT Balai Pengembangan Ternak Potong (BPTR) di Jalan Cibogo, Kelurahan Argasunya.
Langkah tersebut mendapat perhatian Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida yang turut mendorong agar aset pemerintah tidak hanya menjadi fasilitas yang pasif, tetapi dapat dikembangkan menjadi sumber pangan sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut ditunjukkan melalui peninjauan kawasan budidaya ikan dan kegiatan restocking 1.000 benih ikan nila Nirwana di embung BPTR, Kamis (6/8/2026).
Peninjauan dipimpin Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman dan jajaran perangkat daerah. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Perum Bulog serta sejumlah mitra yang mendukung penguatan sektor pangan di Kota Cirebon.
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah melihat langsung kondisi kolam, sarana pendukung, serta potensi pengembangan kawasan yang dinilai masih cukup besar.
Pengembangan budidaya ikan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pendapatan daerah. Hasil panen nantinya juga diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, terutama anak-anak dalam program percepatan penurunan stunting.
“Pengelolaan kolam ini memiliki manfaat ganda. Selain dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui hasil budidaya ikan, hasilnya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program penanganan stunting,” ujar Wali Kota.
Sebanyak 1.000 benih ikan nila yang ditebar diperkirakan dapat dipanen dalam waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Kawasan tersebut saat ini memiliki 26 kolam berukuran besar serta puluhan kolam lainnya yang masih berpotensi dikembangkan. Pemerintah Kota Cirebon berencana mengoptimalkan kawasan tersebut secara bertahap melalui konsep pengelolaan pangan terpadu.
Selain budidaya ikan, pemerintah juga merencanakan pengembangan peternakan ayam petelur. Ke depan, kawasan tersebut terbuka untuk pengembangan sektor peternakan lainnya.
Hasil budidaya ikan dan telur diharapkan dapat menjadi sumber pangan bergizi untuk mendukung program sosial pemerintah, termasuk penanganan stunting. Komoditas tersebut juga dapat disiapkan sebagai cadangan pangan ketika terjadi kondisi darurat, seperti banjir.
Pemerintah Kota Cirebon menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendukung dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan aset daerah.
Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, aset pemerintah diharapkan tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Peran Wakil Wali Kota Cirebon dalam mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan program yang tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.(Hasan/CirebonInsight)
